Opinikampus.com, Gorontalo – Aliansi Mahasiswa Anti Represif Gorontalo melakukan demonstrasi di depan Universitas Negeri Gorontalo (UNG) pada Senin, 2 Oktober 2023, sore hari. Dalam demonstrasi ini, mereka mengajukan empat tuntutan penting terkait kerusuhan yang terjadi di Kabupaten Pohuwato.
Evaluasi Kinerja Kapolda Gorontalo
Aliansi Mahasiswa Anti Represif meminta Kapolri untuk mengevaluasi kinerja Kapolda Gorontalo dalam menjaga keamanan masyarakat Gorontalo. Mereka berpendapat bahwa saat ini Kapolda belum mampu memenuhi perannya dalam menjaga keamanan, terutama di Kabupaten Pohuwato yang sedang menghadapi berbagai permasalahan.
Penurunan Jabatan Kapolda Gorontalo
Dalam pandangan massa aksi, Kapolda Gorontalo saat ini tidak memenuhi tugasnya dengan baik. Mereka melihat sejumlah kasus dan masalah di Provinsi Gorontalo yang belum terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, mereka mendesak agar Kapolda segera turun dari jabatannya.
Penurunan Jabatan Kapolres Pohuwato
Massa aksi juga menilai peran Kapolres Pohuwato sangat penting dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat penambang Pohuwato. Oleh karena itu, mereka mendesak agar Kapolres Pohuwato juga turun dari jabatannya.
Pembebasan Massa Aksi yang Ditahan di Polda Gorontalo
Massa aksi meminta kepolisian untuk segera membebaskan 30 tersangka yang saat ini ditahan di Polda Gorontalo. Selain itu, mereka juga mendesak agar pihak berwenang memungkinkan keluarga-keluarga tersangka untuk bertemu dengan anggota keluarganya yang tengah ditahan di Polda Gorontalo.
Tuntutan ini dianggap sebagai tuntutan utama dalam aksi mereka.
Kerugian Akibat Kerusuhan di Pohuwato Capai Rp 50 Miliar
Kerusuhan yang terjadi di Kabupaten Pohuwato pada Kamis, 21 September 2023, menyebabkan kerugian materiil yang signifikan. Menurut data dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pohuwato, kerugian total mencapai Rp 50 miliar.
Kerugian ini disebabkan oleh pembakaran kantor Bupati Pohuwato, yang hangus terbakar dan tidak dapat digunakan lagi. Bupati Saipul A. Mbuinga dan stafnya terpaksa bekerja sementara di kantor bersama, eks rumah dinas bupati lama.
Selain itu, kerusuhan juga merusak gedung DPRD Pohuwato dan rumah dinas Bupati Pohuwato. Gedung DPRD Pohuwato telah dibersihkan oleh pegawai DPRD dan anggota DPRD yang dipimpin oleh Ketua DPRD, Nasir Giasi.
Baca Juga: Polisi Mengamankan Mahasiswa UNIPO yang Salah Sasaran dalam Aksi Demo Penambang di Pohuwato
Sementara itu, proses pemulihan masih berlangsung, dan pemulihan diperkirakan akan memerlukan waktu yang lama serta biaya yang besar. Rincian kerugian yang dialami oleh pemerintah Kabupaten Pohuwato adalah sebagai berikut:
Kantor Bupati Pohuwato: Rp 34.958.121.210
Rumah dinas Bupati Pohuwato: Rp 8.496.764.466
Gedung DPRD Pohuwato: Rp 6.570.980.000
Total: Rp 50.025.865.676
Demikianlah ringkasan tuntutan mahasiswa Gorontalo terkait kerusuhan di Pohuwato dan kerugian yang diakibatkannya. Kami akan terus memantau perkembangan situasi ini dan berharap agar pemerintah segera mengambil tindakan yang tepat untuk pemulihan dan penyelesaian masalah ini. (Redaksi)
